Kabinet Jumbo Prabowo-Gibran: Investasi Terhambat, Pemerintah Buka Suara

Kabarindo.web.id Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Di Tulisan Ini saatnya berbagi wawasan mengenai Bisnis. Catatan Penting Tentang Bisnis Kabinet Jumbo PrabowoGibran Investasi Terhambat Pemerintah Buka Suara, Ikuti penjelasan detailnya sampai bagian akhir.

Pelayanan Publik Tetap Optimal Pasca Penataan Kementerian

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal pasca penataan organisasi kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Hal ini termasuk di bidang investasi.

Penyesuaian Nomenklatur dan Layanan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, mengkaji penyesuaian nomenklatur baru kementerian pada produk Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses layanan di instansi teknis lingkup Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi untuk mengidentifikasi struktur di kementerian terkait guna memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

Evaluasi Kinerja dan Program

Peneliti Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Evaluasi ini tidak hanya mencakup kinerja menteri, tetapi juga efektivitas program yang dijalankan.

Fauri menekankan bahwa evaluasi merupakan komponen penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pembagian Kewenangan dan Hak Akses

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Iwan Suryana, mengatakan bahwa pihaknya memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan layanan tatap muka yang terdiri dari 18 kementerian/lembaga, serta layanan non fisik atau online.

Otok Kuswandaru mengonfirmasi bahwa layanan dasar dan standar pelayanan di BKPM tetap berjalan. Pembagian kewenangan perizinan dan pemberian hak akses dilakukan untuk layanan yang terdampak.

26 Oktober 2024